Kasus “Pemotongan” BLT-DD Empat Negeri Dipertanyakan

Batu Bara, (batubaratranspublik)
Kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 terhadap ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada Rabu (8/6 /22) menjadi tanda tanya warga.

Masyarakat menanyakan tindaklanjut pengamanan dua oknum aparat desa yang diboyong ke Polres Batu Bara atas dugaan dugaan bansos BLT-DD di desa tersebut.

“Kita ingin tahu, sebab sejauh ini belum diketahui tindak lanjut kasus pemotongan BLT-DD. Padahal saat terjadi pemotongan, dua oknum aparat desa dikhabarkan sempat diamankan  petugas. Kejadiannya sudah hampir sebulan, apa hanya begitu saja”, tanya Yudi salah seorang warga, Sabtu (2/7/22).

Yudi berharap kasus tersebut diusut tuntas, karena dia menduga kebijakan pemotongan yang dilakukan pihak desa bertentangan dengan ketentuan serta juknis BLT-DD.

Selain itu Yudi juga mengungkit kebijakan oknum aparatur desa yang dianggap telah meresahkan.

“Kita meminta oknum perangkat desa yang terlibat pemotongan dana BLT serta melakukan pendataan tidak sesuai kreteria dikenakan sanksi tegas, bila perlu diberhentikan”, pinta Yudi lagi.

Sebelumnya Pj Kades Empat Negeri Juwahir, SE kepada wartawan membenarkan pemotongan dana BLT dari ratusan KPM. Itu kata dia untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapat bansos.

Juwahir juga mengakui adanya penyebaran BLT yang tidak tepat sasaran. Itu berdasarkan hasil pengecekan ulang yang dilakukan Sekdes Empat Negeri, Suyati.

“Sudah di cek sama Sekdes dan memang ada warga penerima yang tidak memenuhi kriteria, dari hasil pengecekan juga terjadi kesalahan adminstrasi”, tutup Juwahir.

*Berlanjut?
Kasus pemotongan BLT-DD yang sempat menghebohkan masyarakat terlupakan masih akan terus berlanjut. Sebab untuk membuka tahap II (April – Juni 2022) sepertinya masih akan terjadi pemotongan.

Para KPM diminta untuk membuat pernyataan tidak keberatan jika dana Rp 900.000 kembali ‘disunat’ sebesar Rp 300.000 dengan alasan akan diberikan  kepada warga yang tidak mendapat  bansos. Bahkan, rencana ‘mengerat’ hak para KPM itupun viral di media sosial (facebook).

Dikonfirmasi melalui WhatApps terkait informasi BLT-DD akan dipotong, Pj Kades Empat Negeri tidak memberi jawaban.

Dari informasi yang dihimpun, dugaan dugaan BLT-DD sepertinya tidak ada saja di Desa Empat Negeri namun diduga juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Datuk Lima Puluh.
Sejauh mana informasi tersebut, perkembangannya akan terus diikuti. (tpbb01)

Bagikan:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*