Ketum PD Diminta Tertibkan “Kisruh” Pemberhentian 5 PAC di Batu Bara

Batu Bara, (batubaratranspublik)
Polemik di tubuh DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Batu Bara pasca diangkatnya 12 Plt Ketua PAC se Kabupaten Batu Bara serta pemberhentian 7 PAC Partai Demokrat induk tampaknya mulai menerpa.

Soalnya, 5 Ketua PAC Kecamatan di DPC PD Kabupaten Batu Bara menyatakan penolakan atas pemberhentian mereka. Mereka menilai pemberhentian mereka sekaligus pengangkatan Plt Ketua PAC dinilai tidak berdasar.

“Pemberhentian kami dan pengangkatan 7 Plt Ketua PAC induk bersama 5 Plt Ketua PAC Kecamatan pemekaran kami nilai menyalahi Peraturan Organisasi (PO)”, ucap Novendi Saragi Ketua PAC Partai Demokrat Sei Balai periode 2017-2022 di Sekretariat PAC PD Kecamatan Talawi,  Senin (25/4/22) petang.

Dikatakan Saragi, pemberhentian mereka dinilai bertentangan dengan PO organisasi. “Ketua tidak pernah memanggil kami atau memberi surat teguran”, beber Saragi yang dibenarkan Ketua PAC lainnya.

Bahkan Saragi menuding, justru Ketua DPC Partai Demokrat yang kurang aktif. “Terbukti kantor sekretariat DPC jarang buka”, sergahnya.

Saragi mensinyalir, tindakan pemberhentian mereka dan pengangkatan 12 Plt Ketua PAC se Kabupaten Batu Bara untuk memuluskan niat oknum tertentu menjelaskan Muscab mendatang.

Selain itu, Saragi juga menuding oknum Ketua DPC melanggar PO organisasi Partai Demokrat karena belum mengundurkan diri 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Disebutkan Saragi berdasarkan PO organisasi PD, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, harus digelar Musyawarah Pimpinan Cabang.

Juga disebutkan Ketua yang ingin mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya harus mengundurkan diri 6 bulan sebelum alkhir jabatan atau menjelang pelaksanaan Muscab.

Namun faktanya di kepengurusan DPC PD Batu Bara, Ketua periode 2017-2022 Wan Helmi yang akan berahir masa jabatannya pada Oktober 2022 tidak juga tidak mengundurkan diri.

“Padahal menurut PO PD seharusnya 6 bulan sebelum berakhir, Ketua harus sudah mengundurkan diri dan sebagai penggantinya diangkat Plt. Ketua”, ujarnya.

Saragi mengungkapkan keanehan dirinya dan Ketua PAC lainnya, bahwa pemberhentian 7 PAC dan selanjutnya mengangkat 12 Plt Ketua PAC yang dikatakan berdasarkan Pleno tanpa sepengetahuan OKK dan Majelis Partai Cabang.

Untuk itu Saragi yang didaulat rekan-rekannya Ketua PAC 4 Kecamatan meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimukti Yudoyono untuk menertibkan kekusrihan di DPC Partai Demokrat Kabupaten Batu Bara.

“Kami mohon kiranya Ketua Umum DPP Partai Demokrat membatalkan SK 7 Plt Ketua PAC Kecamatan serta mengembalikan hak dan wewenang mereka selaku Ketua PAC Partai Demokrat yang baru berakhir 14 November 2022”, harap Saragi.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batu Bara Wan Helmi dikonfirmasi wartawan lewat selulernya, Selasa (26/4/22) menjelaskan penggantian 7 Ketua PAC Kecamatan induk sekaligus pengangkatan 5 Plt Ketua PAC Kecamatan pemekaran berdasarkan Rapat Pleno.

Dikatakan Wan Helmi, alasan tidak mengundang 7 PAC induk karena PAC pada saat validasi data tidak memiliki sekretariat tetap. Bahkan ada juga Ketua PAC Partai Demokrat yang telah pindah partai, jawabnya. (tpbb01)

Bagikan:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*